 |
| Foto: Irfan |
Yogyakarta, Kliring.com - Rabu (13/5/2026), diselenggarakan sebuah forum diskusi publik yang dihadiri oleh berbagai elemen sipil di Pentagon Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Kampus 2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (UPNYK). Kegiatan ini mengusung tema “Membongkar Tabir Militerisme, Pukul Balik ke Barak” dan secara bersama-sama membahas tentang bagaimana praktik militerisme di ranah sipil mulai memuncak kembali.
Forum diskusi ini menghadirkan tiga pembicara, yaitu Mur dari Balairung UGM, Yahya dari dari KontraS, serta Risyad selaku Ketua BEM KM UPNYK. Ketiga pembicara menyampaikan gagasannya mengenai isu militerisme yang sudah mulai mendominasi dan mengisi kehidupan dalam ranah-ranah sipil.
Pembicara pertama, Mur aktivis dari Balairung UGM, mengungkapkan bahwa kasus yang terjadi pada Andrie Yunus bukanlah fenomena biasa. “Bagaimana kita harus mendesak supaya tentara tidak mengintervensi masyarakat sipil dan dengan ini mungkin kita langsung sadar bahwa apa yang terjadi pada negeri Indonesia kemarin itu tidak bisa dianggap sebagai fenomena biasa yang dilakukan oleh para militer kepada masyarakat sipil,” ujar Mur.
Selain itu, Mur juga menjelaskan bahwa sipillah yang mempunyai kuasa atas dewan pemerintahan, karena Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer dan mereduksi peran militer. “Pada awal 1950-an, Indonesia mencoba untuk menganut sistem demokrasi parlementer yang mengikuti gaya negara barat, dan otomatis sipil yang mempunyai kuasa atas dewan pemerintahan, sehingga peran militer mau tidak mau harus direduksi.”
 |
| Foto: Irfan |
Pembicara kedua, Risyad selaku Ketua BEM KM UPNYK juga menilai bahwa militer mulai masuk ke dalam lingkungan pendidikan. Terutama di kampus UPNYK, yang dinilai masih menerapkan praktik militer dalam kegiatan akademik di kampus. “Paradoksnya, UPN menjadi saksi sejarah bagaimana akhirnya militer masuk kampus," menurutnya hal tersebut menunjukkan bahwa militer masih memiliki dominasi yang cukup besar di sektor pendidikan.
Risyad juga menegaskan “Kebutuhan kita kebanyakan disokong dan bergerak melalui kepala dan badan, negara saat ini menggunakan badannya untuk memenuhi kebutuhan perut dan juga kelaminnya,” melalui pernyataan tersebut, ia menilai bahwa negara justru menyaingi rakyatnya sendiri. Baik dalam segi hak kepemilikan maupun ekonomi. Kondisi ini dianggap bertentangan dengan visi atau ideologi Pancasila sila kelima, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang dirasa kata ‘rakyat’ di sini diperlukan tanda kutip.
Lalu, sebagai pembicara terakhir, Yahya dari KontraS menyatakan bahwa praktik dwifungsi ABRI di Indonesia telah kembali dalam kehidupan sipil. Dominasi militer yang meluas di berbagai sektor dapat mengancam demokrasi dan supremasi sipil. Selain itu, Yahya juga menegaskan bahwa fokus tentara seharusnya berada di pertahanan dan juga kedaulatan negara, bukan terlibat ke dalam urusan masyarakat sipil. “Kita menginginkan adanya tentara yang profesional,” ujar Yahya dalam forum diskusi.
Penulis: Anggrita Cita Isyela
Editor: Kamila Nanda Shafitri dan Hanan Dharmadhyaksa
Posting Komentar