Yogyakarta, Kliring.com - Keluarga Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (KM UPNVY) mengadakan konsolidasi yang bertempat di Kantin Mawar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPNVY pada hari Sabtu (22/03/2025). Konsolidasi ini membahas mengenai beberapa kebijakan Universitas yang menimbulkan keresahan di benak mahasiswa. Beberapa kebijakan yang menjadi titik fokus dalam pembahasan tersebut antara lain transparansi dana keuangan, efisiensi operasional, keberlanjutan program akademik, serta keamanan kampus.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah pemotongan anggaran pada proses akademik yang terjadi tanpa transparansi yang jelas. Sejak awal, sebelum kebijakan efisiensi diluncurkan oleh pemerintah pusat, sudah muncul desas-desus mengenai pemotongan anggaran di beberapa sektor Universitas. Mahasiswa mempertanyakan bagaimana anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan akademik justru mengalami pemotongan signifikan, seperti halnya biaya Kuliah Lapangan yang sudah tidak ditanggung pihak Universitas. Tidak hanya anggaran akademik yang bermasalah, tapi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Organisasi Kemahasiswaan (OK), atau Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) juga mengalami pemangkasan dana secara drastis.
Dengan adanya isu pemangkasan dana tersebut, pihak birokrasi menjamin bahwa Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak akan mengalami kenaikan. Namun, beberapa mahasiswa skeptis dengan pernyataan tersebut. Seperti permasalahan tahun-tahun sebelumnya, untuk menutupi masalah kekurangan dana tersebut pihak Universitas akan melakukan penyesuaian terhadap penambahan jumlah penerimaan mahasiswa baru. Meskipun akan disesuaikan, tetapi masalah daya tampung tetap menjadi persoalan yang berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dapat berdampak bagi kualitas pembelajaran.
Selain isu pendanaan, keamanan di lingkungan kampus juga menjadi sorotan utama dalam konsolidasi. Beberapa kasus seperti kehilangan barang dan masuknya orang asing ke Kampus Dua menunjukkan bahwa sistem keamanan yang ada masih belum efektif.
Yang lebih disayangkan, pihak kampus justru cenderung menyalahkan mahasiswa atas insiden-insiden ini. Padahal, kampus seharusnya bertanggung jawab dalam menyediakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh mahasiswa. Mahasiswa menuntut perbaikan sistem keamanan dengan pengawasan yang lebih ketat, serta meminta pertanggungjawaban dari birokrasi terkait kehilangan aset dan insiden yang terjadi di kampus.
Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa (Adkesma) BEM KM UPNVY telah melakukan diskusi dengan pihak birokrasi dalam dua minggu terakhir. Hasil dari pertemuan tersebut mengungkap beberapa poin penting:
1. Semester Antara: Pihak kampus menyatakan bahwa Semester Antara sedang dalam tahap persiapan dan diusahakan dapat mulai diterapkan dalam waktu dekat. Namun, regulasi hukumnya masih dalam proses dan belum sepenuhnya final.
2. Kuliah Kerja Nyata (KKN): Terkait pendanaan KKN, terdapat wacana pemotongan anggaran dari pemerintah. Meskipun demikian, pihak Universitas memastikan bahwa program KKN tetap akan berjalan dengan pendanaan yang berasal dari internal kampus.
3. Beasiswa Wimaya: Program beasiswa ini akan tetap ada, tapi terdapat kemungkinan pengurangan kuota atau skema pemberian yang berbeda dari sebelumnya.
Di sisi lain, pihak kampus juga tengah mengembangkan berbagai inisiatif lain seperti pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), penyediaan rumah aman, serta upaya kerja sama dengan pihak eksternal dalam menyediakan layanan psikologi bagi mahasiswa. Lalu pihak Universitas juga akan mengembangkan sebuah Website yang akan dikelola oleh humas fakultas/jurusan agar tidak ada tumpang tindih informasi. Langkah-langkah ini masih dalam tahap penyusunan lebih lanjut agar dapat diimplementasikan secara efektif.
Penulis : Novita Putri
Reporter : Novita, Niken, Nuha
Editor : Shela Ananta
Posting Komentar