Nilai Indikator Kinerja Umum (IKU) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (UPNVY) belum mencapai tujuan. Maka dari itu, dibuatlah kurikulum baru untuk mengejar kenaikan IKU. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPNVY yaitu Sri Hastuti mengatakan, “Kurikulum baru 2024 disusun karena menyesuaikan Kodifikasi Mata Kuliah berdasarkan Keputusan Rektor No. 1839/UN62/PM.00/KEP/2021 dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berdasarkan Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023, menyesuaikan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk pencapaian IKU dan mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) juga matching kurikulum untuk implementasi pembelajaran kolaboratif dengan Perguruan Tinggi di luar negeri.”
Di sisi lain, tanggapan Koordinator Program Studi (koorprodi) Manajemen, Widhy Tri Astuti terkait kurikulum baru yaitu, “Semua bermula untuk mengejar IKU, jadi itu adalah rapotnya pak Rektor ke Menteri. Dalam bidang akademik itu rapotnya masih kurang.” Kemudian Ibu Widhy menambahkan bahwa dari semua jurusan yang ada di FEB, hanya Program Studi (Prodi) Manajemen yang dinilai siap melaksanakan kurikulum baru lintas prodi, “Kalau kita itu masih memungkinkan dengan prodi lain, dan awalnya Akuntansi juga sepakat, tapi ternyata tidak siap. Namun, dengan jumlah mahasiswa yang sangat banyak, Manajemen tetap siap itu justru ikut meningkatkan IKU-nya universitas. Manajemen satu-satunya prodi yang sudah siap dan itu mendapat penghargaaan dari perguruan tinggi karena Manajemen ikut menyumbangkan nilai IKU.”
Dalam pelaksanaan kurikulum baru, FEB khususnya masih memiliki beberapa kesalahan dan dianggap memberatkan mahasiswa. Kebijakan mata kuliah lintas prodi awalnya diumumkan tidak wajib dan hanya disarankan. Kemudian muncul pengumuman mendekati waktu Kartu Rencana Studi (KRS) bahwa mata kuliah lintas prodi wajib diambil bagi mahasiswa semester 5 dengan jumlah 4 mata kuliah penuh. Mahasiswa Akuntansi angkatan 2022 dengan inisial E mengatakan, “Menurut saya mata kuliah lintas prodi pada semester 5 ini cukup memberatkan mahasiswa dan nantinya akan menunda kelulusan. Karena bagi mahasiswa yang sudah konversi mata kuliah pilihan di semester sebelumnya, dengan adanya lintas prodi ini mengharuskan mahasiswa untuk menunda mengambil mata kuliah wajib.”
Kanal Telegram Info Koorprodi Ekonomi Pembangunan
Pihak program studi Ekonomi Pembangunan (EP) telah mengupayakan sosialisasi terkait perubahan kurikulum melalui kanal Telegram agar penyampaian informasi segera sampai kepada mahasiswa EP. Koorprodi EP, Ardito Bhinadi menyampaikan, “Di sana ada, di dalam info koorprodi itu ada sekitar empat channel. Jadi, semua dinamika kurikulum 2024 itu sudah ada informasinya secara detail dan lengkap di info koorprodi. Sehingga mahasiswa tidak banyak yang mengalami kendala terkait dengan kurikulum 2024.”
Ardhito juga menjelaskan tentang proses input KRS pada tanggal 5 Agustus 2023 yang mengalami kendala sinkronisasi dan menegaskan bahwa kewenangan KRS bukan pada Koorprodi, tetapi pada Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) UPNVY. Namun, koorprodi telah melakukan input jauh-jauh hari dan sudah membagikan pemetaan kurikulum yang akan ditawarkan di setiap semester. Bapak Ardhito berharap dengan adanya jalur info koorprodi ini, semua permasalahan mahasiswa bisa segera tertangani dengan cepat.
Huru Hara Dalam Program Studi Manajemen
Sementara itu, masalah yang timbul di prodi Manajemen yaitu pergeseran mata kuliah dari semester 5 ke semester 3 seperti mata kuliah Digital Bisnis dan dari semester 5 ke semester 4 yaitu Metodologi Penelitian (Metopel). Hal tersebut membuat mahasiswa semester 5 khawatir dengan penghitungan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) saat yudisium. Sehingga pada saat jadwal input KRS di jurusan Manajemen menyebabkan mata kuliah Digital Bisnis mengalami kekurangan kelas, baik angkatan 2022 maupun angkatan 2023 itu sendiri. Salah satu mahasiswa manajemen angkatan 2023 mengaku kesal perihal tersebut, “Tapi karena memang banyaknya mahasiswa hal itu bisa dimaklumi. Saran saja lebih baik langsung didata,” ujar mahasiswa berinisial Y ini.
Namun, terdapat pengumuman dari prodi Manajemen bahwa mata kuliah Digital Bisnis akan dibuka kelas pada saat semester 7. Prodi Manajemen juga memberikan solusi terkait mata kuliah Metopel dengan membuka kelas di semester 5 untuk mahasiswa semester 5 sehingga tidak perlu menunggu di semester berikutnya untuk mengambil Metopel. Namun tidak dengan mata kuliah seminar. Mahasiswa Manajemen angkatan 2022 berinisial L mengungkapkan bahwa, “Seharusnya kami mahasiswa semester 5 dapat mengambil Seminar di semester ini, tapi harus diundur di semester berikutnya karena kebijakan kurikulum baru. Nantinya hal tersebut tentu saja akan berdampak pada semester berikutnya.”
Namun, timbul kekhawatiran lainnya. Bagaimana nasib keikutsertaan mereka dalam program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) pada batch 7 kali ini, yang berkenaan dengan prasyarat mata kuliah Metopel. Dengan terpaksa Mahasiswa membatalkan proses seleksinya, L kemudian menanggapi, “Melihat beberapa teman-teman saya yang sudah mendaftar MSIB tetapi karena harus mengambil mata kuliah prasyarat seperti Metopel maka dengan terpaksa harus melepaskan MSIB-nya.” Lantaran hal tersebut, L berharap prodi Manajemen lebih bijaksana dalam membuat kebijakan untuk kedepannya, karena dengan melepas MSIB tentu saja dapat menurunkan citra kepada pihak mitra magang.
Dari sisi lain, divisi advokasi himpunan yang menjadi garda terdepan terkait informasi perubahan kurikulum mengaku masih banyak pertanyaan dan ketidakjelasan dengan adanya kurikulum baru. Ketua Divisi Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (Adkesma) Himpunan Manajemen, Dimas Bayu Kurniawan mengatakan, “Dengan banyak pertanyaan terkait kurikulum terbaru, menjadikan sebuah bahan evaluasi jurusan untuk memperbaiki kurikulum terbaru ini.” Dalam Pelaksanaanya, pihak jurusan terkesan mendadak saat memberitahukan perubahan kurikulum baru mendekati waktu KRS, “Dari pengurus jurusan kurang responsif terkait kejelasan yang dipertanyakan mahasiswa, hal ini mungkin dari jurusan memerlukan waktu untuk memperbaiki dan menjawab kejelasan terkait kurikulum terbaru ini,” imbuhnya.
Dibalik banyaknya permasalahan terkait perubahan kurikulum baru ini, pembuat kebijakan juga memikirkan kepentingan mahasiswanya. Dengan adanya Kurikulum baru, Koorprodi Manajemen Widhy Tri Astuti berharap, mahasiswa Manajemen tidak hanya menguasai ilmu Manajemen saja, tetapi menghasilkan seorang leader dan seorang entrepreneur, maka seorang pemimpin harus paham di bidang lain tidak hanya di lingkup Manajemen saja.
Dengan tujuan yang diharapkan tersebut, berimbas pada saat pelaksanaan input KRS yang mengakibatkan kekurangan kelas, terutama kelas mata kuliah wajib prodi, Di mana aturan yang diterapkan adalah untuk mengambil mata kuliah lintas prodi terlebih dahulu kemudian wajib prodi sehingga hak mahasiswa semester 5 untuk mengambil mata kuliah yang seharusnya, malah nyaris direnggut oleh mahasiswa semester 3. Pihak jurusan mengaku mengetahui permasalahan tersebut saat hari pelaksanaan KRS prodi Manajemen. “Karena ternyata sistemnya dikunci dan harus mengambil lintas prodi dulu baru bisa ambil wajib prodi.” tandas Ibu Widhy. Kemudian Ibu Widhy melanjutkan, “Itu mungkin masukan bagi kami agar besok sistemnya dibuat yang jatahnya dulu, baru adik tingkat bisa ambil, sejak awal kita tidak membayangkan sampai segitunya padahal kita sudah melebihkan kapasitas. Itupun yang semester 3 juga menuntut haknya agar bisa maksimal 24 SKS.”
Pihak kampus seharusnya sudah mempertimbangkan matang-matang sebelum membuat kebijakan agar tidak merugikan suatu pihak. Memang, beberapa permasalahan sudah diberikan solusi, tetapi masalah yang lain mengalir begitu saja bersama dampaknya.
Penulis: Shela Ananta, Judith Kayana
Editor: Sania Rintis
Posting Komentar