 |
| Dokumentasi Pribadi |
BEM, kata-kata tersebut
tentunya sudah tidak asing asing lagi di telinga kita para mahasiswa. Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah organisasi mahasiswa intra kampus. Badan ini
merupakan salah satu gerakan aktif mahasiswa sebagai wadah dalam menyampaikan aspirasinya.
Bertempat di Gedung
Arie Frederik Lasut, Fakultas Teknologi dan Mineral Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Yogyakarta, tepatnya tanggal 17 Maret 2017 resmi digelar
Rapat Koordinasi BEM SI Wilayah Jateng dan DIY. Dalam Rakor Jilid 2 ini dibahas
mengenai isu-isu yang ada di wilayah Jateng dan DIY, serta ekskalasi untuk satu
tahun mendatang. Rakor ini dihadiri oleh 16 universitas antara lain Politeknik
Negeri Semarang (Polines), STMIK AMIKOM Yogyakarta, Institut Pertanian Stiper
Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global, Sanata Dharma, Universitas Semarang (USM), Universitas
Negeri Semarang (UNNES), Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Sebelas
Maret, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Negeri Jenderal Soedirman (UNSOED),
UGRIS PGRI Semarang, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UNTIDAR Magelang, dan
Universitas Diponegoro Semarang.
Pukul 14.00 rapat
segera dimulai. Perwakilan mahasiswa mengikuti rapat koordinasi, sedangkan
mahasiswi berpindah ruangan untuk mengikuti Forum Perempuan. Rakor dimulai
dengan pemaparan isu-isu kampus dan isu-isu wilayah yang sedang dihadapi di
Jateng dan DIY. Kesempatan pertama diberikan pada Universitas Gadjah Mada yang
disampaikan langsung oleh sang Presma, Alfath Bagus. UGM mengangkat masalah Neo
NKK-BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus-Badan Koordinasi Kemahasiswaan) yang
termasuk dalam isu PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum)
Seperti yang kita ketahui,
Neo NKK-BKK adalah kebijakan yang dibuat oleh Mendikbud di Kabinet Pembangunan
III (1978-1983), Daoed Joesoef. Kebijakan ini dianggap kontroversi karena
dituding sebagai upaya Pemerintah Soeharto dalam mematikan daya kritis
mahasiswa terhadap pemerintah. Neo NKK-BKK merupakan kebijakan untuk mengebiri
kegiatan aktifitas politik mahasiswa. Mereka hanya cukup memahami politik dalam
artian teori saja, bukan praktik.
 |
| Dokumentasi pribadi |
Alfath Bagus,
menyampaikan beberapa poin tentang isu PTN BH yang mulai muncul dalam
lingkungan kampusnya. BEM hanya dianggap sebagai sebuah UKM (Unit Kegiatan
Mahasiswa) dan komunitas. Sedangkan UKM diberikan beberapa persyaratan seperti
harus berprestasi, reduksi peran lembaga mahasiswa dalam PPSMB, serta minimnya
peran mahasiswa dalam seleksi MWA. Hal ini kian memperjelas akan terjadinya
pelemahan pergerakan mahasiswa. Kegiatan PPSMB (Pelatihan Pembelajar Sukses
Bagi Mahasiswa Baru) yang dirintis oleh BEM kini dijadikan sebagai kegiatan
rutin Rektorat.
Sebelum meninggalkan
ruangan rapat, Alfath sempat menuturkan, “tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan
Nasional, hendaknya kita jadikan momentum.”
Ungkapan ini pun
dipertegas tanggapan teman-teman dari Unsoed, bahwa akankah agenda 2 Mei
tersebut hanya digunakan sebagai fasilitator saja ataukah dapat mengangkat isu
pendidikan ke kancah nasional. Perlu adanya realisasi bukan sekadar momentum
belaka. Ulasan ini kemudian berlanjut pada pemaparan dari Unsoed.
Mereka membawa isu
agraria dan komersialisasi pendidikan. Menurut analisa mereka, Jawa Tengah
sebagai pusat industri semen telah mempunyai surplus pendapatan. Namun, karena
pemerintah sedang gencar untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur, jumlah
pabrik semen semakin meningkat untuk mencukupi kebutuhan bahan bangunan. Hal
ini menyebabkan kerugian di pihak lain, seperti muai berkurangnya lahan
pertanian. Tidak hanya itu, APBN pendidikan ternyata mengalami penurunan. Pada
tahun 2016 APBN pendidikan sebesar Rp42,2 triliun kini merosot ke angka Rp38
triliun. Sangat disayangkan karena akan menutup akses pendidikan masyarakat.
Universitas Sanata Dharma, UNNES, dan UII juga mengangkat isu yang sama
mengenai agraria.
Rapat koordinasi sore
itu sempat terhenti sejenak, para peserta harus pindah ke ruangan kelas
dikarenakan izin ruangan yang terbatas, sedangkan pembahasan belum selesai.
Setelah kurang lebih semua perwakilan BEM menyampaikan masalah dan pendapat
mereka, akhirnya Rakor BEM SI jilid 2 hari itu menghasilkan dua kesepakatan.
Pertama, rapat koordinasi BEM SI sepakat bahwa Isu Komersialisasi Pendidikan
dijadikan sebagai Isu Nasional. Kedua, Isu Agraria diangkat sebagai Isu
Wilayah. Sedangkan mengenai pembahasan aksi 2 Mei yang sempat disinggung oleh
Presma UGM, perlu adanya tindaklanjut dari mahasiswa.
Pukul 19.00 Rapat
Koordinasi BEM SI Jilid 2 resmi diakhiri. Semua peserta saling berjabat tangan
sebelum akhirnya meninggalkan ruangan.
Oleh: Sekar Windusari
Oleh: Sekar Windusari