Yogyakarta, Kliring.com - Kamis (27/08/2026) Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) DIY melaksanakan aksi bertajuk “Dijajah Sentralistik, Bangun Persatuan, Rebut Daulat Rakyat.” Dilansir dari Instagram resmi @forumbemsediy menyatakan bahwa secara garis besar aksi ini tidak hanya menuntut pergantian aktor, namun juga menuntut perubahan sistem. Sebab persoalan bangsa tidak akan selesai dengan hanya mengganti siapa yang berkuasa apabila struktur kekuasaan yang terlalu tersentralisasi tetap dipertahankan.
Aksi massa ini mengambil rute linier yang melintasi tiga titik krusial pusat pemerintahan dan simbol kekuasaan publik di Yogyakarta, yakni gedung DPRD DIY, Kompleks Istana Kepresidenan Gedung Agung, hingga bermuara di Titik Nol Kilometer. Sepanjang longmarch, perwakilan BEM dari berbagai perguruan tinggi di DIY secara bergantian menyampaikan orasi politik kritis serta pembacaan puisi sebagai bentuk ekspresi atas kegelisahan publik terhadap arah tata kelola pemerintahan nasional saat ini.
Foto: Tim BPPM Kliring
Dalam aksi tersebut, Forum BEM DIY bersama rakyat menuntut perombakan sistem yang berfokus pada penguatan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal agar pengelolaan sumber daya alam serta kebijakan lingkungan benar-benar memberi manfaat bagi daerah, bukan terkonsentrasi di pusat atau korporasi. Keterbukaan publik dan dorongan pengesahan RUU Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat juga menjadi poin utama, disusul penegakan supremasi sipil melalui reformasi total Polri, penolakan dwifungsi militer, hingga pembenahan internal partai politik dari cengkeraman oligarki. Selain itu, mahasiswa mendesak terwujudnya pendidikan gratis yang demokratis dan ilmiah, memperkuat akuntabilitas penyelenggara negara, serta menuntut evaluasi menyeluruh atas kebijakan kehutanan guna mengatasi krisis lingkungan dan kebakaran hutan secara tuntas.
Konsolidasi Basis Perlawanan di Daerah
Di tengah gempuran isu nasional dan wacana pergerakan massa ke ibu kota, Koordinator Umum Forum BEM DIY, Faturahman Adjan Djaguna, menyampaikan "Untuk saat ini, belum ada komunikasi terkait pengiriman atau mobilisasi teman-teman untuk ikut aksi ke Jakarta. Karena ada keterbatasan tentunya, maka kita fokus mengaktifkan dan mengonsolidasikan gerakan yang ada di daerah, terutama di Yogyakarta.” Sikap ini menegaskan pergerakan taktis mahasiswa yang menjadikan daerah sebagai benteng kritik yang konsisten untuk mengimbangi dominasi kebijakan pusat yang kerap memperlemah posisi bargain masyarakat daerah.
Foto: Tim BPPM Kliring
Aksi dari jalanan Jogja ini mengirim sinyal gamblang ke pusat bahwa rakyat di daerah tidak bisa terus-terusan diam saat kewenangan mereka tergerus. Lewat sepuluh tuntutan mendasar ini, mahasiswa dan warga memilih berdiri bersisian menagih janji otonomi yang adil, menolak dibungkam oligarki, dan menuntut pembersihan nyata di tubuh aparat serta birokrasi. Bagi mereka, kedaulatan rakyat bukan barang tawar-menawar yang bisa diganti dengan omong kosong stabilitas. Selama ruang hidup warga makin terhimpit dan suara dari daerah cuma dianggap angin lalu, api gelombang perlawanan dari berbagai daerah terutama Kota Pelajar ini dipastikan akan terus menyala.
Isi tuntutan Forum BEM DIY bersama Rakyat:
- PERKUAT OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI FISKAL
- TRANSPARANSIKAN RUU PERAMPASAN ASET DAN SEGERA DISAHKAN
- HENTIKAN SENTRALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
- REFORMASI TOTAL KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
- HENTIKAN MILITERISME DALAM KEHIDUPAN SIPIL
- SAHKAN RUU MASYARAKAT ADAT DAN PERKUAT HAK MASYARAKAT KEPULAUAN
- WUJUDKAN PENDIDIKAN GRATIS, ILMIAH, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN
- REFORMASI TOTAL PARTAI POLITIK DAN BIROKRASI
- PERKUAT AKUNTABILITAS PENYELENGGARA NEGARA
- EVALUASI TOTAL DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEBIJAKAN KEHUTANAN TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA.
Penulis : Rapriana Fitri Nurillah
Editor : Muhammad Fajar Pramono dan Nova Dwi Oktaviani
Posting Komentar