Sumber: https://share.google/tIwASpjB7cXck9tE7
Dari balik gerbang kampus bagian depan, sekompi satpam berbaris, menghadang massa yang siap bermalam di depan rektorat. Massa membawa apa saja yang mereka kira cukup untuk menghabiskan malam: gitar, kopi, dan sejumput nyali. Mereka adalah kita, Keluarga Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta (KM UPNVY).
Sembari menunggu kepastian, mereka duduk dan bernyanyi bersama. Lainnya sibuk mengobrol dan bercengkerama. Kian larut, massa kian ramai berdatangan. Sementara itu, dari kejauhan, lampu di sekujur bangunan rektorat masih menyala. Tanda kegusaran sedang berlangsung dan kegelisahan menjalar sampai ke bagian tersempit ruangan.
Malam itu, KM UPNVY tengah mengawal kesepakatan yang dibuat pada Rabu (20/5/2026) dan ditandatangani bersama Irhas Effendi. Tuntutan itu berisi tujuh poin, satu di antaranya memuat jaminan keamanan bagi KM UPNVY yang memperjuangkan kasus kekerasan seksual dalam tempo tiga hari kerja.
Aksi di Rektorat hari itu, juga malam ketika massa memutuskan untuk bermalam dengan mendirikan tenda sebelum akhirnya dihadang di depan gerbang, dilakukan oleh mereka yang melabeli diri sebagai KM UPNVY. Mereka datang bukan sebagai perwakilan organisasi formal, baik Organisasi Kemahasiswaan (OK) maupun Kelompok Studi Mahasiswa (KSM). Mereka hadir sebagai individu. Meski begitu, mereka tetap bergerak secara serempak, memperoleh informasi dari sumber yang tergolong acak dan beragam. Ada yang datang karena ajakan teman, ada pula yang hadir karena menerima informasi dari akun pergerakan mahasiswa intra-kampus di media sosial.
Meski tak mudah, aksi KM UPN terbilang sukses. Mereka berhasil menyeret sederet nama dosen pelaku kekerasan seksual. Kampus kemudian menjatuhi sanksi, komitmen menjaga ruang aman di berbagai fakultas pun disepakati.
Itu semua jelas berkat aksi kolektif KM UPN. Mereka yang datang untuk mengawal dan menginisiasi corong pergerakan sama-sama saling melengkapi. Pada bagian inilah pembahasan akan lebih mengerucut. Menyoal akun media sosial pergerakan mahasiswa intra-kampus yang, sebagian baru menetas dan beberapa kembali setelah lama hibernasi, jelang diadakannya aksi. Keduanya punya satu irisan: identitas anonim.
Mereka teguh satu suara, sepakat berjalan bersama. Sebab, ada satu kasus penting yang terlalu sulit untuk dicerna meski sebenarnya cukup mudah memantik amarah: kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen.
Langkah mereka jelas punya cukup daya untuk mengguncang Rektorat. Dengan mengusung tagar #ReformasiBirokrasi dan fokus isu penciptaan ruang aman di kampus, mereka datang, menggeruduk jajaran rektor dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), menampilkan aksi teatrikal, yakni melempar kembang dari lantai atas rektorat dan berujung pada satu kesepakatan brilian: kampus bersedia menandatangani tuntutan mereka.
Sumber: Tim BPPM Kliring
Memang, saat esai ini ditulis, situasi masih mengambang. Tanpa kepastian. Jumlah terduga pelaku berulang kali direvisi dan simpang siur berbagai versi. Sanksi yang dituntut untuk terduga pelaku juga belum terlaksana sepenuhnya. Hanya hitam di atas putih belaka.
Namun, terlepas dari itu semua, saya sedang ingin membicarakan prospek. Atau sebaliknya, saya ingin menunda kematian massal. Siapa? Akun pergerakan mahasiswa intra-kampus yang mengandalkan anonimitas. Mereka yang saat ini jadi arus utama informasi gerakan. Saya sadar, mereka punya tugas dan jejaring yang begitu taktis, tetapi di saat yang bersamaan, saya khawatir, tanpa mereka sadari, mereka sedang menggali liang kuburnya sendiri.
Coba periksa akun-akun anonim pergerakan mahasiswa intra-kampus itu. Nyaris seluruhnya sama. Nyaris identik. Saya menduga itu bukan karena disengaja atau mereka berkoordinasi secara formal. Lebih dari itu, saya kira mereka tidak enggan tampil berbeda.
Apa pasal? Gejalanya kian tampak belakangan.
Yakni homogenitas gerakan. Perlu saya akui di awal, bahwa narasi yang seragam soal pengawalan kasus kekerasan seksual oleh dosen sangat ampuh untuk mendobrak ego Rektorat. Narasi tunggal berhasil membuka mata, tak hanya Satgas PPKS, tapi juga mahasiswa kebanyakan: bahwa ternyata ruang-ruang kita belum cukup aman. Pada poin ini, apresiasi saya anggap perlu.
Namun, kritik tetap harus bekerja. Narasi tunggal tak selamanya cocok untuk segala isu. Penyeragaman ide jelas bukan padanan yang pas jika disandingkan dengan pola anonimitas gerakan lewat media sosial. Mengatasnamakan KM UPN akan berpotensi melunakkan gerakan dalam jangka panjang. Gerakan akan lapuk jika terus-menerus dipaksa tunduk pada satu bendera yang sama.
Maka, KM UPN perlu menyadari dan mulai membayangkan, jika seandainya, di masa yang semoga tak begitu jauh dari sekarang, telah tercipta ruang aman, akan ke mana mereka selanjutnya?
Apakah tetap berlindung di balik topeng kebersamaan, keutuhan gerakan, dan menghindari bakar jembatan? Saya harap tidak demikian. Karena saya membayangkan gerakan intra-kampus KM UPN yang bergerak dengan identitas anonim menjadikan kritik sebagai oksigen.
Alih-alih menduplikasi cara yang dilakukan sebagian dosen hari ini, yaitu dengan bahu-membahu melindungi pelaku kekerasan seksual dan tidak berpihak pada korban, KM UPN perlu menggunakan cara yang lebih canggih. Menghidupi kritik dan kritik untuk hidup. Cara yang dilakukan sebagian dosen itu jelas sangat rapuh karena mengandalkan solidaritas semu, berdiri di atas bara api yang siap melalap mereka bersama-sama kapan saja. Dan tentu itu sangat tak pantas untuk ditiru.
Maka sebaiknya, akun pergerakan mahasiswa intra-kampus yang mengandalkan identitas anonim, perlahan perlu belajar membelah diri. Keluar dari jebakan penyeragaman. Karena dari situlah spirit anonimitas terbangun: mengupayakan kebebasan. Sebab tak ada nama atau reputasi yang secara langsung dipertaruhkan.
Sumber: Tim BPPM Kliring
Upaya membelah diri di sini bukan lagi opsi. Kebutuhan itu kian mendesak seiring dengan menyempitnya potensi radikal suatu gerakan. Anonimitas akun gerakan mahasiswa intra-kampus perlu lebih dari sekadar mengamplifikasi, mereka dituntut menciptakan wacana.
Sebab jika terus dibiarkan, gerakan hanya akan terus memproduksi narasi tunggal, satu dan yang lain seragam. Tentu yang demikian akan mudah dimatikan dengan satu bantahan. Di saat yang bersamaan, saya tidak sedang menawarkan formalisasi gerakan. Namun, saya beranggapan gerakan yang punya banyak suara berbeda jauh lebih sulit untuk dibungkam karena tidak ada satu titik yang mudah terbaca sehingga sulit untuk diruntuhkan dalam tempo satu malam.
Penulis: MDF
Editor: Nova Dwi Oktaviani, Rafi’ Irfan Aulia Darojat
Tulisan ini merupakan kontribusi dari pihak eksternal dan telah melalui proses kurasi oleh redaksi Kliring. Isi dan opini dalam tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Posting Komentar